Import Sapi dan Daging Sapi

Posted: February 17, 2009 by vet02ugm in Article

Ternyata masalah impor daging sapi sedang menjadi sorotan saat ini. Sebagai wacana buat kita para dokter hewan yang berhubungan langsung dengan kasus ini..

Pemerintah kita saat ini sedang berupaya dalam kebijakan pangan murah. Maka demi membantu tercapainya kebijakan tersebut pemerintah Indonesia melalui Badan Karantina-Deptan telah mengirimkan surat permohonan ke WTO (World Trade Organization) terkait perubahan kebijakan tentang perdagangan daging sapi yang sebelumnya dianut Indonesia yaitu “country base” menjadi “zone base” untuk PMK. Jadi, jika sudah disetujui, nantinya akan diperbolehkan untuk mengimpor daging sapi dari negara yang belum bebas PMK, tapi negara tersebut punya daerah/zone yang bebas PMK seperti Brazil dan India.

Berbagai pihak pro dan kontra sedang ramai berargumen tentang kebijakan baru pemerintah ini. Pihak yang kontra tentu saja banyak dari pihak yang bergabung dalam FPN (Forum Penyelamat Negara) dari PMK antara lain PDHI, ISPI, HKTI, Indonesian Veterinary Watch, dll. Mereka menyayangkan pemerintah yang lebih menitikberatkan pada perdagangan daripada menigkatkan upaya produksi dalam negri. Yang lebih ironis lagi adalah, selama 100 tahun Indonesia berjuang untuk bebas dari PMK
dan baru mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui OIE pada tahun 1990. Kemudian hanya karena alasan ekonomi-politik pemerintah membuka kembali potensi masuknya PMK ke Indonesia. 

Sebenarnya maksud mengajukan zone base karena sebelumnya Indonesia menolak meng-impor daging dari negara-negara yang belum terbebas PMK, tetapi di negara-negara tersebut kini tidak semua masih terjangkit, hanya daerah-daerah tertentu dan daerah lainnya dinyatakan bebas PMK. Misalkan, malaysia belum bebas PMK, tetapi yang terkena hanya di Malaysia semenanjung, sementara di Borneo tidak. Dahulu Indonesia akan menolak mentah-mentah impor sapi ataupun daging sapi dari Malaysia, dari manapun asalnya, baik dari semenanjung ataupun dari mana saja,tetap TDK BOLEH! Tetapi dengan berubahnya sistem country base menjadi zone base, berarti sudah dibolehkan meng-impor daging sapi dari malaysia di daerah-daerah yg tidak terdapat kasus
PMK.

Comments
  1. meranties says:

    seharusnya mereka yg diatas sana mendengarkan hati rakyat.
    jgn menghalalkan segala cara hanya untuk kepuasan duniawi.kepuasan mencari posisi yg lebih.

    semoga de pe er bs lebih bijaksana.

    semoga dlm pemerintahan kabinet yg akan dtg,ada menteri yg mengurusi bidang veteriner.agar keswan tidak disamakan dg pertanian.

    jgn makan duit rakyat doong..!!!

    kasian rakyat kecil..

    klo ingat tuhan tll berlebihan,maka ingatlah KPK wahai tuan2 diatas sana.

  2. aldi says:

    loh, koq beda ma yg di milis ya cuz…

  3. Dr.Lilis kurniati.DVM says:

    sebaiknya kita harus tegas..jika saat ini impor daging di wil negara kita sedang di monopoli oleh negara2 tertentu yg dg sombongnya bebas dari PMK
    maka jangan kalah…dan jangan tergiur dg harga murah yg ditawarkan oleh negara2 yg belum bebas PMK
    kita kena kan usaha kita sendiri..kita bangun Indonesia secara perlahan tapi pasti..perbanyak sapi lokal, perdayakan masyarakat..dukung gerakan
    cinta sapi lokal…daging lokal lebih lezat, bergizi,halal, sehat. hiegienis, dan ekonomis…

    pilih pemimpin kita yg tegas dan tak takut oleh negara kaya dan adi kuasa
    kita pasti bisa..kita pasti bisa mengatasi semua ini..
    jangan mengalah…jangan bertindak gegabah..

    pikirkan dulu matang2..sudah 100 tahun para pendahulu kita mengusahakan bebas PMK jangan sampai kita kecolongan lagi…jangan sampai kita membuat sedih dan mencoreng nama pendahulu kita yg dengan susah payah mengusahakan bebas PMK..

    ayo kaum muda..dukung terus untuk menolak…
    menolak bukan berarti kita mau dimonopoli imoprtir kita oleh negara laen yg sudah bebas PMK…

  4. Denni says:

    sekali tidak tetap tidak….

  5. denny lukman says:

    Mohon maaf jika saya ingin berkomentar.
    OIE dalam Terrestrial Animal Health Code (TAHC) tidak menabukan zona (zone). Indonesia sebagai anggota OIE dan WTO mau tidak mau harus pula dapat menerima. Semua aturan main sudah diatur.

    Menurut hemat saya, kita tidak dapat terus menerus hanya mengatakan menolak, tetapi kita perlu membuat kajian ilmiah sebagai alasan penolakan, misalnya saja dengan analisis risiko. Jika tidak, kita harus siap disidang di WTO. Selain itu, sistem di negeri ini harus segera dibenahi
    Saya berharap agar ini sebaiknya mendorong kita (profesi dokter hewan) untuk terus menuntut dan mendorong Pemerintah agar sistem kesehatan hewan nasional (veterinary service) disusun dan diimplementasikan.

    Selama veterinary service kita buruk, kita sulit mengantisipasi dan mengendalikan penyakit hewan menular dan zoonosis di negeri ini.

    Sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan sampai saat ini adalah impor ruminant meat bone meal (MBM) dari USA dan Canada. Dalam TAHC jelas2 disebutkan bahwa ruminant MBM tidak boleh diperdagangkan dari negara dengan status controlled BSE risk country/zone dan undetermined BSE risk country/zone. Menurut OIE, USA dan Canada masih berstatus controlled BSE risk.
    Saya heran mengapa tidak ada satupun stakeholder yang protes ini. Saya pribadi sudah protes saat rapat komisi ahli Kesmavet, tapi jawabnya ini kewenangan Direktorat Keswan.
    Risiko BSE melalui MBM jauh lebih besar dibandingkan risiko PMK daging beku tanpa tulang (deglanded).

    Mohon maaf jika pendapat saya tidak berkenan. Terima kasih

    salam
    Denny Lukman
    kesmavet fkh ipb

  6. amandaRasul says:

    thanks for ur comment dr denny lukaman..smoga bisa mmbuka wawasan kita smua

  7. icuz says:

    wah komentar dr drh denny lukman lebih menegaskan perlunya ada seorang menteri lulusan dokter hewan yg tegas.bisa menetang arus.berani berkoar2 seperti menkes qt skrg.yg berani berbicara di who.berani menentang negara2 adi kuasa.meski dibalik itu ada jg kelemahan2 dr seorang menkes.
    menurut pendapat saya nih,walaupun tdk ada data yg valid,OIE maupun WTO pasti dlm merumuskan aturan2 pasti berpihak kepada negara2 adikuasa seperti amerika.dimana aturan2 tsb pasti berpihak ke amerika.jd pantas saja wto mengeluarkan aturan2 yg memihak amerika.(sudah jd rahasia umum kali ya)..

    mgkn diperlukan org2 seperti drh denny lukman di birokrasi pemerintahan qt.yg bs dg tegas menolak aturan2 yg merugikan bangsa qt.

    tp masalahnya org2 yg menentang arus biasanya disingkirkan..repot juga kn?

    hhhh…dilema ya…

  8. Zita says:

    ah ikutan ikutan. .

    Direktorat Keswan itu apakah benar Dokter Hewan??
    Untuk mengambil keputusan boleh atau tidaknya ttg impor MBM dari negara yang high risk of BSE, pastinya ada DASAR HUKUMnya bukan?
    ada minimal risk sampe maximal risk.

    yang patut dipertanyakan dari SEGI APA sang DIREKTORAN KESWAN tersebut masih berani mengimpor MBM dan daging daging yang lain dari negara-negara yang masih hi risk tersebut?

    apakah tidak ada cara lain yang bisa membangkitkan negeri ini?
    macam mati enggan hidup pun tak mau

  9. Denny Lukman says:

    Teman sejawat yang terhormat,

    Perkenankan saya menyampaikan pendapat terkait zona, sistem keswan, dan iklan flu burung dalam blog ini. Maaf jika kurang berkenan.

    Terkait “pengalihan pengakuan dari berbasis negara ke berbasis zona” dari pemerintah negeri ini, saya pribadi menghimbau teman sejawat (khususnya generasi muda seperti pemelopor blog ini) untuk kiranya dapat mengkaji/mendiskusikan dan memberikan masukan yang ilmiah dan komprehensif tentang hal tersebut. Sudah saatnya kita tidak hanya mengatakan “pokoknya…..”, rasanya kurang pas lagi dalam kemajuan pergaulan internasional.

    Saya sangat khawatir dan miris dengan kondisi “sistem kesehatan hewan” kita saat ini yang “porak poranda”. Sistem yang sudah dibangun “rusak” begitu saja dengan “kekurang pahaman dan kekurang mau mendengarkan” pemegang kebijakan terkait keswan di negeri ini. Diperparah lagi dengan “otonomi daerah” yang begitu menggebu-gebu. Hal ini sangat melemahkan “komando dari atas ke bawah” terutama terkait pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan.

    Bukti sedang kita alami, bagaimana “kita” belum mampu menangani flu burung/avian influenza; kasus rabies yang merebak di Bali yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik (sedih ya, secara historis Bali bebas rabies).

    Dalam evaluasi tim OIE terhadap kesehatan hewan kita (veterinary service) di negeri ini (dikenal sebagai Performance, Vision and Strategy atau PVS) tahun 2007, hasilnya relatif memprihatinkan. Kita tidak memiliki veterinary service yang kuat. Mungkin TS bpk drh Syafrison di Keswan bisa berbagi hasil PVS.
    Yang perlu dicermati dan kita renungkan, bahwa perlu ada keterlibatan yang baik dokter hewan non-pemerintah (yang berkiprah di swasta atau praktek) dalam veterinary service ini, termasuk para-profesional nya (paramedik veteriner). Ini yang harus kita pikirkan dan kembangkan.

    Dengan keterbatasan tenaga dokter hewan, kita perlu mengembangkan “community-based animal health” seperti yang dikembangkan di sistem kesehatan negeri ini. Mereka memiliki jaringan sampai tingkat bawah, seperti adanya kader-kader POSYANDU, ada Puskesmas, ada Jumantik, etc. (kalo kata Dr Ngurah Mahardika FKH UNUD etc artinya end of thinking capacity… ada benarnya!). Ini yang harus kita kembangkan untuk sistem kesehatan hewan nasional kita.

    Mungkin teman sejawat mengikuti diskusi terkait iklan flu burung di milis dokter hewan. Saya pribadi berpendapat, rasanya kita tidak perlu “marah”, protes dan tersinggung, seolah-olah peran dokter hewan dikesampingkan. Iklan itu saya kira realistis. Kenyataan di lapang, tidak ada dokter hewan di tingkat desa (jangan disamakan di Jawa; tapi di Banten aja, dokter hewan langka). Mantri hewan saat ini juga mulai berkurang, yang senior sudah banyak yang pensiun (coba tanya Prof Setyawan). Ini mestinya yang kita kembangkan, bahwa masyarakat mampu bereaksi positif jika menemukan ayam sakit atau mati. Peran dan kewenangan kita adalah mendiagnosa dan memberikan langkah-langkah yang diperlukan. Maaf jika ini “nyeleneh”

    Mohon maaf jika pendapat saya di atas tidak berkenan. Semoga kita mampu mendorong terwujudnya otoritas veteriner dan sistem kesehatan hewan nasional di negeri ini.

    Bravo Dokter Hewan

    salam
    denny lukman
    kesmavet fkh ipb

  10. ririen,dvm says:

    ikutan ya…
    diakui atau tidak di pemerintahan kita(khususnya Deptan)peran kita sudah mulai ‘diperhitungkan’, terbukti mulai tahun 2006 cukup banyak drh. yang direkrut untuk membantu memikirkan kesehatan hewan di negeri ini, prestasi yang cukup bagus sy pikir, kita tidak bisa banyak memberikan warna di pemerintahan tanpa ada orang disana, kita diluar bisa ngomong macam2,protes sana-sini boleh2 aj seh, tapi coba ‘diandaikan’ kita yang di atas sana?kira2 gmn??tidak mudah membuat suatu kebijakan lho, menurutku nih harus ada orang diatas sana yg pro dg peran kita di keswan sekaligus dia orang politik, drh. yg politikus gitu!!orang pinter aja gak cukup kan??pinter,politikus n bermoral…so bisa punya strategi berperan sesuai harapan kita mensejahterakan rakyat khususnya peternak rakyat.maturnuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s