Sadar itu Harus, Kritis itu Perlu : Peternak Bijak Sikapi Pajak

Posted: April 10, 2009 by vet02ugm in Article

<!– @page { margin: 2cm } H4 { margin-bottom: 0.11cm } H4.western { font-family: “Calibri”, sans-serif; font-size: 14pt } H4.cjk { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 14pt } H4.ctl { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 14pt } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Akhir Maret 2009 yang lalu merupakan hari-hari super sibuk bagi mereka yang menjadi Wajib Pajak (WP) karena harus mengurus pembetulan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Bagi pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga tidak bisa bersantai ria karena perusahaan harus memotong pajak dua kali untuk pegawainya yang belum ber-NPWP (berlaku mulai Januari 2009). Ditjen Pajak saat ini menjalankan program yang bernama sunset policy yang salah satu pokok kebijakan ini adalah: pembayar pajak yang belum memiliki NPWP harus membayar 20% lebih besar dari tarif normal.

Pajak tidak hanya mengincar pegawai namun juga para peternak selain PPh peternak juga terbebani oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produk primer pertanian yang diproduksi perusahaan besar dan PPN bagi petenak dalam jumlah kecil. Sehingga produk pertanian harus menjadi Barang Kena Pajak (BKP). Sebagai BKP, semua produk primer pertanian (termasuk peternakan dan perikanan) kena PPN. Pertama Peternak yang beromzet kurang dari Rp. 600 juta per tahun dibebaskan dari pungutan PPN. Sebaliknya, peternak yang beromzet di atas Rp. 600 juta per tahun dikenai PPN 10%. Kedua, pemerintah menerapkan tarif PPN khusus bagi petani sebesar 1%. Namun produk yang diperjualbelikan tetap dikenai PPN.

Sebagai ilustrasi jika seorang pegawai yang belum menikah dan mempunyai usaha dibidang perunggasan jika dihitung berapa pajaknya adalah sebagai berikut : omzet usaha 70 jt, norma penghasilan neto : 20% x 70 jt = 14 jt, gaji pegawai 24 jt, jadi total penghasilan 38 jt, jika PTKP TK/– (penghasilan tidak kena pajak) = 13,2 jt, hasil total pengasilan dikurangi PTKP = 24,8 jt. Sehingga diperoleh PPh terhutang (5% x 10,8 jt) = 540 rb + (10% x 14 jt) = 1.4 jt. Maka PPh terutang dalam satu tahun ketemu = Rp. 1.940.000,- jadi dalam satu bulannya = Rp. 161.667,-. Namun jika orang tersebut mempunyai omzet 600 juta dan dikenai PPN 10 % atas usahanya maka pajaknya akan ditambah PPN sebesar 60 jt/ tahun atau 5 jt/bln.

Dari ilustrasi di atas jika PPN diberlakukan di tengah situasi harga ayam yang sedang fluktuatif maka pengenaan PPN pada produk perunggasan akan sangat kontraproduktif. Apalagi pemerintah belum berhasil mengoptimalkan pembangunan pertanian yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pengenakan PPN akan berdampak pada penurunan konsumsi protein hewani. Alternatif usulan dari Dirjen Pajak soal cara threshold maupun deemed justru menimbulkan distorsi baru pada tataniaga perunggasan atau peternakan. Di tengah ancaman krisis global, lanjut dia, pemerintah harus meningkatkan sense of crisis, bukan malah menambah beban baru yang memberatkan rakyat. Seharusnya pemerintah memberi insentif untuk mengembangkan usaha pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan konsumsi protein hewani.

Penerapan PPN pada peternakan akan menambah angka kemiskinan. Sebab produk pertanian saat ini menghidupi lebih dari 50% penduduk Indonesia. Jika pemerintah tetap memaksakan penerapan pajak tersebut, dikhawatirkan asosiasi peternak unggas rakyat bakal ambruk. Sejak krisis ekonomi, kondisi keuangan para peternak unggas baru pulih sekitar 60 persen dari kondisi normal. Pengenaan PPN terhadap produk pertanian primer harus hati-hati karena tidak semua usaha ternak unggas berbadan usaha. Sekitar 70 persen adalah peternakan rakyat dan gabungan kelompok peternak.

Peternak diharapkan kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sekaligus bijak dalam menyikapinya. Dengan pengetahuan akan pajak maka peternak yang sekaligus berprofesi sebagai pegawai diharapkan dapat menghitung dan mengecek sendiri pajaknya. Bila wajib pajak sudah sadar pajak maka dapat dicapai sistem self assesment. Dengan sistem self assesment, wajib pajak akan diberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Demikian juga pengisian (SPT Tahunan) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Sikap bijak dapat dilakukan oleh peternak dalam menyikapi pajak yaitu dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke kantor pajak. Mari kita beramai-ramai menjadi warga yang baik, warga yang taat pajak karena pajak kita bersama mewujudkan kemakmuran bangsa dan negara. (agung wahyono: aveterinary@yahoo.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s